TKN Nilai Usulan Wiranto soal UU Terorisme Untuk Penyebar Hoax Memiliki Dasar

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Eva Kusuma Sundari menilai gagasan Menko Polhukam Wiranto yang mengaku penyebar hoaks bisa dijerat dengan Undang-Undang Terorisme mempunyai dasar.

 

Eva menjelaskan, Wiranto mempelajari seorang teroris yang terjadi di New Zealand sebab terpapar dengan ideologi eksklusifisme yang didapat melewati internet.

 

Kejadian di New Zealand itu sambungnya, malah mendatangkan perspektif baru bahwa pengertian terorisme tidak melulu konvensional laksana bersangkutan dengan agama atau berhubungan dengan organisasi teroris dunia. Sebab orang yang beraksi sendirian lantas dampaknya laksana teroris dapat disebut teroris.

 

“Jadi menurutku gagasan pak Wiranto paling berdasar sebagai dampak dari modus serangan untuk dunia yang tidak mesti di dorong sebab kebersangkutanan dengan organisasi terorisme namun lebih pada sebab terpapar ideologi eksklusifisme dan ideologi superioritas,” kata Eva ketika dikonfirmasi Okezone, Kamis, (21/3/2019).

 

Berdasarkan keterangan dari Eva, kejadian di New Zealand malah membuka mata bahwa urusan tersebut memperluas pengertian terorisme. Terlebih pelaku terpapar melewati media sosial.

 

“Jadi bila orang mengerjakan mobilisasi kebencian yang dapat mendatangkan ide, yang dapat untuk mengerjakan serang ya mestinya dapat di proses melewati UU terorisme,” ungkapnya.

 

Kendati demikian, Ia meminta supaya hal itu didiskusikan secara utuh bareng para penegak hukum guna meyakinkan wacana tersebut.

 

“Sebaiknya memang dirundingkan hati-hati, dan khususnya ini kan keputusannya semua penegak hukum jadi menurutku ini wacana yang sehat guna didiskusikan namun memang durjana skala terorisme itu dapat dilakukan oleh individual tanpa dengan organisasi teroris dunia,” katanya.

 

Sebelumnya, Wiranto kesal dengan maraknya penyebaran informasi bohong atau hoaks. Pemerintah menilai pelaku penyebar hoaks dapat dijerat dengan Undang-Undang Terorisme andai perbuatannya memunculkan ketakutan di masyarakat.

 

“Terorisme tersebut kan memunculkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat ditakut-takuti dengan hoaks guna tidak ke TPS, tersebut sudah terorisme,” ujar Wiranto usai memimpin rapat koordinasi persiapan ketenteraman kampanye tersingkap Pemilu 2019 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.